“Tahun 2012 bersamaan dengan revitalisasi gerakan ekonomi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), di Indonesia kita lakukan revitalisasi dan kebangkitan koperasi untuk lima tahun mendatang,” kata Presiden SBY dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-64 di Jakarta, Selasa (12/7).

Presiden menjelaskan, PBB telah mengakui koperasi sebagai gerakan yang berhasil menopang perekonomian di berbagai negara. Oleh karena itu, Indonesia yang sudah 64 tahun mengenal koperasi sudah seharusnya mengembangkan gerakan tersebut. Untuk itu, Gerakan Revitalisasi dan Kebangkitan Koperasi harus dilakukan dengan sasaran yang jelas. “Pada 2012 sampai 2017, kita ingin koperasi lebih berkembang di Tanah Air,” kata Kepala Negara.

Menurut Presiden, Gerakan Revitalisasi dan Kebangkitan Koperasi harus disertai dengan perbaikan sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, perbaikan akses terhadap modal, pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam koperasi serta perluasan kerja sama dan promosi gerakan koperasi. Apalagi koperasi telah menunjukkan peran dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

“Gerakan ini terbukti mampu menggerakkan sektor-sektor usaha rakyat yang mampu bertahan dalam krisis. Sektor informal ini punya peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi rakyat,” tutur SBY.

Pada acara itu, Presiden menganugerahkan penghargaan Satyalancana Pembangunan kepada sejumlah kepala daerah yang berjasa dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Penerima penghargaan itu yakni Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur NTT Frans Lembu Raya, Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem, Bupati Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Ismail Thomas, dan Wali kKota Padang Fauzi Bahar.

Pada acara itu Kepala Negara juga menganugerahkan penghargaan Satyalancana Wirakarya Bidang Koperasi kepada Ketua KSU Tunas Jaya Sugiarto, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti Tochija, Ketua Koperasi Unit Desa Tani Jaya Mojokerto Suyanto, dan Ketua Dekopin Daerah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Badera.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, gerakan koperasi di Indonesia berkembang dengan baik. Saat ini ada 186.907 koperasi di seluruh Indonesia atau naik 20,6 persen apabila dibanding pada 2008 yang hanya 154.964 koperasi. Sebanyak 30,5 juta orang telah bergabung menjadi anggota koperasi atau meningkat 11,15 persen dari jumlah pada 2008.

Menurut dia, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kunci untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan koperasi juga mengalami peningkatan mencapai 29,63 persen. Pertumbuhannya mencapai Rp 93,7 triliun atau meningkat 28,83 persen dibanding 2008 sebesar Rp 68,4 triliun.

Dengan peningkatan itu, menurut Menko, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Menjadi tugas kami untuk tetap membina, memfasilitasi, dan melakukan pemberdayaan kepada koperasi. Ini agar koperasi yang belum berhasil dapat bangkit menjadi kuat dan mandiri,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, akses permodalan untuk peningkatan kinerja koperasi maupun UMKM memang masih minim. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk memperbesar akses keuangan atau permodalan agar koperasi bisa terus berkembang.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendukung pengembangan koperasi di Indonesia. Pertama, pembangunan koperasi harus sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Untuk itu, upaya merevitalisasi koperasi harus dilakukan dalam rangka peningkatan perekonomian Indonesia,” katanya.

Sedangkan yang kedua dan tidak kalah penting, menurut Hatta, harus ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas koperasi ke permodalan.

Ketiga, menurut Hatta, UMKM tidak boleh dilepas atau tidak dibina oleh perusahaan yang sukses dan menjadi besar. (Andrian)